Oleh: Jumran, S.IP (Ketua) Partai Prima
SOMASINEWS.COM Konawe-di Konawe hari ini, masalah birokrasi bukan karena kita kekurangan aturan. Undang-undang ada. Sistem merit ada. Reformasi birokrasi ada. E-government ada. Tapi mengapa birokrasi masih lebih sering dipersepsikan sebagai “kekuasaan yang harus didekati”, bukan “institusi yang melayani”?
Jawabannya sederhana: karena kedekatan masih mengalahkan kinerja.
Sebaik apa pun visi kepala daerah, sebesar apa pun investasi yang masuk, sebanyak apa pun program diluncurkan — semua akan jadi slogan jika birokrasi bekerja bukan atas dasar prestasi, melainkan atas dasar siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.
1. Weber Mengingatkan: Birokrasi Harus Tunduk Pada Aturan, Bukan Patron Max Weber menyebut birokrasi modern lahir untuk mengakhiri feodalisme. Prinsipnya jelas: jabatan karena kompetensi, promosi karena kapasitas, pelayanan karena aturan.
Tapi di banyak daerah, termasuk Konawe, yang terjadi justru sebaliknya. Jabatan dipersepsikan sebagai “hadiah politik”. Camat dipertahankan karena loyal. Kadis diangkat karena jadi tim sukses. ASN inovatif memilih diam karena takut dianggap mengganggu. ASN yang pandai membaca arah angin kekuasaan justru lebih cepat naik.
Ketika “mata uang politik” adalah kedekatan, maka yang lahir bukan birokrasi profesional. Yang lahir adalah birokrasi patronase— sibuk menjaga hubungan dengan atasan, bukan menyelesaikan masalah rakyat.
2. Habermas Membongkar: Ruang Publik Dikalahkan Pencitraan, Jurgen Habermas bilang demokrasi sehat butuh ruang publik rasional. Tempat kebijakan diuji lewat argumentasi, bukan propaganda.
Realitasnya? Media sosial pejabat penuh dokumentasi seremoni. Baliho pembangunan bertebaran. Kunjungan kerja lebih banyak diberitakan daripada dampaknya. Ini yang Habermas sebut _tindakan strategis_: komunikasi untuk memengaruhi persepsi, bukan membangun pemahaman.
Akibatnya, ukuran sukses birokrasi bergeser. Bukan “berapa masalah rakyat selesai”, tapi “seberapa hebat narasi bahwa pemerintah sedang bekerja”. Energi ASN habis untuk acara, laporan, dan dokumentasi. Pekerjaan substansial yang menyentuh akar masalah justru tertinggal.
3. Cultural Studies Menanya: Untuk Siapa Birokrasi Ini Bekerja?
Tradisi Cultural Studies mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: kekuasaan tidak hanya bekerja lewat anggaran dan jabatan. Kekuasaan bekerja lewat budaya, simbol, dan narasi yang membuat ketimpangan tampak normal.
Di daerah ekstraktif seperti Konawe, pertanyaan ini krusial. Apakah birokrasi hadir untuk memastikan tambang mensejahterakan rakyat? Atau birokrasi justru lebih sibuk menjamin kelancaran investasi dibanding memastikan keadilan distribusi manfaat?
Investasi itu penting. Lapangan kerja butuh investasi. Tapi investasi adalah sarana, bukan tujuan akhir. Yang harus diawasi bukan hanya kebijakan ekonomi, tapi juga narasi yang menyertainya.
Ketika keberhasilan pembangunan direduksi jadi angka investasi dan seremoni peresmian, publik diarahkan lupa bertanya: “Apakah kesejahteraan naik? Apakah ketimpangan turun? Apakah warga lokal benar-benar dapat bagian adil?”
Jika daerah makin kaya tapi rakyat tetap merasa jauh dari kekayaan itu, maka yang terjadi bukan sekadar pembangunan ekonomi. Yang terjadi adalah pembentukan budaya politik yang menormalkan ketimpangan.
4. Obatnya Bukan SOP, Tapi Budaya Politik*
Karena itu, reformasi birokrasi gagal jika cuma pelatihan ASN, SOP baru, atau aplikasi baru. Yang harus dioperasi adalah *budaya politiknya.
Budaya yang memandang jabatan sebagai hadiah harus diganti jadi amanah profesional. Budaya yang menghargai loyalitas personal harus diganti jadi prestasi kerja. Budaya yang mengutamakan pencitraan harus diganti jadi hasil nyata.
Konawe butuh birokrasi yang ditakuti karena integritasnya, bukan dihormati karena kedekatannya. Birokrasi yang berani bilang “ini benar” dan “ini salah” tanpa takut kehilangan posisi.
Penutup: 3 Pertanyaan Untuk Menguji Konawe.
Masa depan Konawe tidak ditentukan oleh banyaknya baliho. Masa depan ditentukan oleh keberanian kita menjawab 3 pertanyaan ini dengan jujur:
1. Weber: Apakah aturan sudah lebih kuat dari hubungan personal?
2. Habermas: Apakah ruang publik diisi argumentasi, bukan pencitraan?
3. Cultural Studies: Siapa yang dapat manfaat terbesar dari pembangunan ini?
Jika 3 pertanyaan itu berani kita jawab, maka Konawe bisa keluar dari politik kedekatan menuju politik kinerja. Dari birokrasi patronase menuju birokrasi pelayanan. Dari pembangunan simbolik menuju pembangunan yang benar-benar hadir di dapur rakyat.
Karena kekayaan daerah tidak boleh hanya tercatat di laporan pertumbuhan ekonomi. Kekayaan daerah harus terasa di piring makan rakyat.
Mau adek sesuaikan panjangnya buat koran lokal 700 kata, atau versi pendek 300 kata buat medsos bang?*Konawe-Di Konawe hari ini, masalah birokrasi bukan karena kita kekurangan aturan. Undang-undang ada. Sistem merit ada. Reformasi birokrasi ada. E-government ada. Tapi mengapa birokrasi masih lebih sering dipersepsikan sebagai “kekuasaan yang harus didekati”, bukan “institusi yang melayani”?
Jawabannya sederhana: *karena kedekatan masih mengalahkan kinerja.*
Sebaik apa pun visi kepala daerah, sebesar apa pun investasi yang masuk, sebanyak apa pun program diluncurkan — semua akan jadi slogan jika birokrasi bekerja bukan atas dasar prestasi, melainkan atas dasar siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.
*1. Weber Mengingatkan: Birokrasi Harus Tunduk Pada Aturan, Bukan Patron*
Max Weber menyebut birokrasi modern lahir untuk mengakhiri feodalisme. Prinsipnya jelas: jabatan karena kompetensi, promosi karena kapasitas, pelayanan karena aturan.
Tapi di banyak daerah, termasuk Konawe, yang terjadi justru sebaliknya. Jabatan dipersepsikan sebagai “hadiah politik”. Camat dipertahankan karena loyal. Kadis diangkat karena jadi tim sukses. ASN inovatif memilih diam karena takut dianggap mengganggu. ASN yang pandai membaca arah angin kekuasaan justru lebih cepat naik.
Ketika “mata uang politik” adalah kedekatan, maka yang lahir bukan birokrasi profesional. Yang lahir adalah *birokrasi patronase* — sibuk menjaga hubungan dengan atasan, bukan menyelesaikan masalah rakyat.
*2. Habermas Membongkar: Ruang Publik Dikalahkan Pencitraan*
Jurgen Habermas bilang demokrasi sehat butuh ruang publik rasional. Tempat kebijakan diuji lewat argumentasi, bukan propaganda.
Realitasnya? Media sosial pejabat penuh dokumentasi seremoni. Baliho pembangunan bertebaran. Kunjungan kerja lebih banyak diberitakan daripada dampaknya. Ini yang Habermas sebut _tindakan strategis_: komunikasi untuk memengaruhi persepsi, bukan membangun pemahaman.
Akibatnya, ukuran sukses birokrasi bergeser. Bukan “berapa masalah rakyat selesai”, tapi “seberapa hebat narasi bahwa pemerintah sedang bekerja”. Energi ASN habis untuk acara, laporan, dan dokumentasi. Pekerjaan substansial yang menyentuh akar masalah justru tertinggal.
*3. Cultural Studies Menanya: Untuk Siapa Birokrasi Ini Bekerja?*
Tradisi Cultural Studies mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: kekuasaan tidak hanya bekerja lewat anggaran dan jabatan. Kekuasaan bekerja lewat budaya, simbol, dan narasi yang membuat ketimpangan tampak normal.
Di daerah ekstraktif seperti Konawe, pertanyaan ini krusial. Apakah birokrasi hadir untuk memastikan tambang mensejahterakan rakyat? Atau birokrasi justru lebih sibuk menjamin kelancaran investasi dibanding memastikan keadilan distribusi manfaat?
Investasi itu penting. Lapangan kerja butuh investasi. Tapi investasi adalah sarana, bukan tujuan akhir. Yang harus diawasi bukan hanya kebijakan ekonomi, tapi juga narasi yang menyertainya.
Ketika keberhasilan pembangunan direduksi jadi angka investasi dan seremoni peresmian, publik diarahkan lupa bertanya: “Apakah kesejahteraan naik? Apakah ketimpangan turun? Apakah warga lokal benar-benar dapat bagian adil?”
Jika daerah makin kaya tapi rakyat tetap merasa jauh dari kekayaan itu, maka yang terjadi bukan sekadar pembangunan ekonomi. Yang terjadi adalah *pembentukan budaya politik yang menormalkan ketimpangan.*
*4. Obatnya Bukan SOP, Tapi Budaya Politik*
Karena itu, reformasi birokrasi gagal jika cuma pelatihan ASN, SOP baru, atau aplikasi baru. Yang harus dioperasi adalah *budaya politiknya*.
Budaya yang memandang jabatan sebagai hadiah harus diganti jadi amanah profesional. Budaya yang menghargai loyalitas personal harus diganti jadi prestasi kerja. Budaya yang mengutamakan pencitraan harus diganti jadi hasil nyata.
Konawe butuh birokrasi yang ditakuti karena integritasnya, bukan dihormati karena kedekatannya. Birokrasi yang berani bilang “ini benar” dan “ini salah” tanpa takut kehilangan posisi.
*Penutup: 3 Pertanyaan Untuk Menguji Konawe*
Masa depan Konawe tidak ditentukan oleh banyaknya baliho. Masa depan ditentukan oleh keberanian kita menjawab 3 pertanyaan ini dengan jujur:
1. *Weber:* Apakah aturan sudah lebih kuat dari hubungan personal?
2. *Habermas:* Apakah ruang publik diisi argumentasi, bukan pencitraan?
3. *Cultural Studies:* Siapa yang dapat manfaat terbesar dari pembangunan ini?
Jika 3 pertanyaan itu berani kita jawab, maka Konawe bisa keluar dari politik kedekatan menuju politik kinerja. Dari birokrasi patronase menuju birokrasi pelayanan. Dari pembangunan simbolik menuju pembangunan yang benar-benar hadir di dapur rakyat.
Karena kekayaan daerah tidak boleh hanya tercatat di laporan pertumbuhan ekonomi. Kekayaan daerah harus terasa di piring rakyat.
Editor ( Sultan Bakri M )
