Suara Masyarakat Anti Diskriminasi
SOMASINEWS.COM BONE SULSEL, Bupati Bone DR. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si., membuka secara resmi acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.59/PMK.03/2022 di Ballroom Sentosa Hotel Novena Watampone Jum’at, 16 Desember 2022.
Peraturan tersebut terkait Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.
Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone dihadiri Kepala BKAD Bone A. Najamuddin, S.Sos., M.M., pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone Hadiningrat Nusantoro, MP., Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, camat dan tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan ini Bupati Bone menyerahkan Piagam Penghargaan KPP Pratama Watampone sebagai Instansi Vertikal terbaik terkait Kolaborasi pengelolaan APBD di Bidang perpajakan sekaligus menyerahkan piagam penghargaan kepada OPD berprestasi.
Ketaatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam membayar pajak mendapat apresiasi dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Watampone. Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dinobatkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Peringkat Pertama dengan Tax Rasio Tertinggi Tahun 2021 Ketegori Pagu Anggaran diatas Rp 25 Miliar.
“Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Bone Andi Alimuddin, M, Sos, sangat berterima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik dari semua pihak, karena tanpa kerja sama yang baik mustahil penghargaan ini kita tidak dapat,”
Lanjut Alimuddin, hal ini penting dalam pengelolaan keuangan negara karena ini membuktikan, bahwa sudah taat atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
“Dimana hal ini salah satu dari empat kriteria yang dinilai dalam rangka pemberian opini Pemeriksa BPK dalam pemeriksaan Keuangan daerah atau LKPD,” tutup Staf Ahli Bupati Bone.(*)
