Suara Masyarakat Anti Diskriminasi
SOMASINEWS.COM BONE SULSEL. Komisi IV DPRD Bone rapat dengar pendapat bersama PLt dinas Sosial kab. Bone, A mappangara, Kepala Cabang PT. Kantor Pos Indonesia Firman , Korda BPMT Ahmad Irham dan Bank Mandiri terkait bantuan pangan non tunai (BPNT)
Merujuk pada surat dari Kementrian Sosial (Kemensos) terkait Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana mulai triwulan pertama 2022 ini, pengiriman BPNT dilakukan secara tunai.
Dengan nomor 592/6/BS.01/2/2022 tertanggla 18 Februari 2022 tentang penyebaran penyebaran BPNT triwulan pertama periode Januari dengan Maret tahun 2022.akan di distribusikan melalui PT. Pos Indonesia
Melihat BPNT awal tahun ini dianggap tidak sesuai karena jumlah KPM penerima Bansos lebih sedikit dibandingkan jumlah total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kabupaten Bone, menjadi masalah
“Saya minta ke Dinas Sosial sebelum regulasinya berlaku atau perkiraannya di mulai besok semua yang sengaja tidak bermain .Yang bermasalah bukan kabupatenya tapi regulasi pusat yang membuat kita bingung belum sesuai regulasi yang muncul lagi regulasi baru, ” Ucap Ketua Komisi IV DPRD Bone ,” Andi Ryad
Sementara membuat data kemiskinanan menjadi sorotan A.Purnamasari Yang harus ditentukan dimana data sudah ada di kabupaten jadi untuk penerima data yang menentukan kabupaten kewenagan untuk menentukan data jadinya lebih bagus
Dijelaskan PLt Dinas Sosial A. Mappangara jika Dana Bansos BPMT sebanyak 59.689 KPM BPNT , sedangkan yang akan di cairkan PT. Pos pada bulan ini hanya 28.03 KPM BPNT, sedangkan selebihnya inilah memang jadi masalah
Kepala Cabang Kantor Pos Mengatakan data jumlah pengirimannya dr pusat memang sedikit karena sistem bertahap kami hanya menindak lanjuti saja.
“Secara mekanisme pembayaran Bansos melalui Loket Kantor Pos, Komunitas dan antar langsung ke rumah KPM untuk tiga bulan , Januari , Februari dan Maret 2022 masing-masing 200 ribu perbulan dalam bentuk tunai “jawab Firman
Apa yang telah dijelaskan dari beberapa pihak terkait, beberapa anggota komisi IV DPRD Tulang merasa belum ada titik temu apalagi juknisnya tahun ini belum jelas sehingga berencana menemui Kemensos di Jakarta untuk konsultasikan terkait dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).(*)
