SOMASINEWS.COM BONE SULSEL – Proses pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bone kembali tersendat.
Dua bulan jelang tutup buku APBD Perubahann Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, masih belum membubuhkan tanda tangan persetujuan.
Padahal, sebelumnya Andi Tenri sempat memimpin evaluasi penyempurnaan Senin 20 Oktober 2025 lalu di Rapat Banggar DPRD Bone.
Program yang digagas Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Beramal ( Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin) terancam mandek.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bone, Andi Saharuddin, menyebutkan hingga dua hari sesudah rapat penyempurnaan di Banggar, Ketua DPRD tak kunjung rapat tanda tangani dokumen.
“Info terakhir yang kami dapatkan belum di tanda tangani jadi belum juga diajukan,” kata Andi Saharuddin yang juga Pj Sekda Bone ini, Rabu (22/10/2025).
Ia menyebutkan bahwa kekosongan persetujuan tersebut mulai berdampak pada jalannya roda pemerintahan.
“Pasti berdampak (karena belum ada tanda tangan Ketua DPRD). Kami sedang menunggu arahan dan konsultasi ke BKAD Provinsi untuk mencari solusi,” ujar Penjabat Sekda Bone itu.
Menurutnya, tanpa pengesahan resmi dari Ketua DPRD, sejumlah rencana pembiayaan kegiatan otomatis tidak dapat dieksekusi.
“Efeknya adalah seluruh pembiayaan tertunda. Kalau berlarut, program pemerintah ikut molor dan masyarakat yang kena imbasnya,” jelas Saharuddin.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone, Adriani Alimuddin Page, menyesalkan sikap Ketua DPRD yang dinilai tidak konsisten dalam menjalankan tahapan anggaran.
Menurut Adriani, pembahasan penyempurnaan APBD seharusnya hanya bersifat administratif, bukan forum perdebatan baru.
“Itu murni tindak lanjut dari hasil evaluasi Biro Keuangan Provinsi. DPRD hanya memastikan catatan evaluasi telah dilaksanakan, bukan membuka pembahasan ulang,” tegas politisi PPP tersebut.
Ia juga mempertanyakan posisi Ketua DPRD yang sebelumnya menolak APBD Perubahan dengan walkout, namun tetap memimpin rapat penyempurnaan setelahnya.
“Yang membingungkan, beliau sendiri yang memimpin dan mengetuk palu persetujuan rapat penyempurnaan. Tapi setelah selesai, justru tidak mau menandatangani berita acara,” kritik Adriani.
“Ini jelas menghambat kepentingan masyarakat. Padahal tahapan ini semestinya menjadi finalisasi agar program bisa segera berjalan,” tambahnya.(*)
