Suara Masyarakat Anti Diskriminasi
SOMASINEWS.COM BONE SULSEL, Buntut aksi unjuk rasa yang digelar oleh Komunitas Peduli Anak Bone, Kamis (27/1/22) lalu, di Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Dinas Pendidikan Bone, Kepala Dinas Pendidikan Bone,Andi Fajaruddin, akhirnya melunak.
Sebelumnya, Fajaruddin mengakui bahwa surat persetujuan vaksin yang beredar di sekolah-sekolah, merupakan format baku dari pemerintah pusat. Dalam surat itu dikatakan bahwa orangtua bertanggungjawab sepenuhnya terhadap setiap resiko yang ditimbulkan pasca vaksin.
Namun, setelah didesak memperlihatkan bukti format baku tersebut, Fajaruddin mengaku tak punya dan baru akan melakukan evaluasi mengenai redaksi surat yang terkesan mengintimidasi anak dan orangtuanya.
“Sudah tadi rapat dengan K3S, disampaikan agar redaksi surat izin orangtua di revisi, izin/persetujuan orangtua saja. Masing-masing sekolah buat format, hanya diingatkan agar tidak terlalu ekstrim seperti tuntutan pendemo”, terang Fajaruddin yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (31/1/22).
Selain perintah menarik surat persetujuan lama serta membuat surat persetujuan baru yang redaksi kalimatnya tidak lagi memberikan tanggungjawab resiko vaksin bagi orangtua, Fajaruddin juga menegaskan akan beri sanksi bagi Kepala Sekolah atau guru yang tetap memaksakan vaksin terhadap siswanya.
“Kalau sudah diingatkan masih begitu, akan dikenakan sanksi teguran, sanksi kan bertingkat-tingkat, pengenaan sanksi itu secara bertahap, mulai sanksi ringan teguran lisan, kalau masih begitu ditingkatkan lagi ke sanksi teguran tertulis, kalau masih begitu lagi ditingkatkan lagi ke sanksi penundaan kenaikan gaji berkala dan seterusnya sampai sanksi terberat”, tegasnya.(*)
