Suara Masyarakat Anti Diskriminasi
SOMASINEWS.COM JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan tema “Bersinergi Untuk Mengevaluasi dan Membangkitkan Kembali Integritas dan Loyalitas” yang diadakan di Hotel Golden Boutique, Kemayoran Jakarta, Kamis 4/5/23 secara hybrid.
Surya Bakti Batu bara (Ketum FSPTI) bersama Afriansyah Noor (Wamen Tenaga Kerja RI) seusai membuka Munaslub FSPTI KSPSI, Memberikan keterangan pers kepada Media TV, Cetak dan Online bahwa ; “F.SPTI sedang melakukan perbaikan sesuai dengan AD/ART. Oleh karena itu kami dari Kementerian Lembaga hadir dari beberapa pihak tadi menyaksikan Munaslub yang juga tadi kebetulan dibuka langsung oleh saya. Munaslub ini kan kalau yang normal itu namanya Munas tidak ada lub Luar biasa. Tadi Pak Ketua juga bilang bahwa ada hal yang luar biasa, asal sesuai dengan mekanisme dan AD/ART. Mudah-mudahan Munaslub ini menghasilkan hal-hal yang positif untuk kemajuan organisasi. Juga akan terpilih kepengurusan baru untuk periode selanjutnya demi menjaga keutuhan organisasi.
Pemerintah sendiri sebagai mitra serikat pekerja dan serikat buruh tentunya menyambut baik hal-hal yang positif. Mudah-mudahan Munaslub ini bisa menjadi mitra yang baik sehingga kita bisa sama-sama memperhatikan nasib pekerja juga sekaligus berkoordinasi dengan Pengusaha serta Pemerintah. UU Cipta Kerja sudah dibahas dan diputuskan yang sudah saya bicarakan juga dibanyak tempat. Intinya teman-teman baca dulu Undang-undang itu seperti apa. Jadi jangan langsung protes-protes dan juga harapan saya dan kami Kementerian akan bersedia berdialog dimana UU Cipta Kerja ini yang banyak atau yang punya masalah mari kita sama-sama duduk.
Singkatnya, Justru yang kami perjuangkan bagaimana rekan-rekan kami dan anggota kami di seluruh Indonesia bisa perjuangkan hak-hak mereka. Semoga Munaslub ini menghasilkan keputusan-keputusan terbaik baik itu masalah pengurusnya DPP F.SPTI maupun menghasilkan untuk strategi jangka panjang apa yang harus dilakukan untuk kemajuan sebagai pekerja Transport Indonesia ini.” jelasnya.
Turut hadir Iwan kumis diwawancarai awak media mengatakan, “Ya kita lihat pada hasil munaslub ini bahwa ketua umum layak dipertahankan sesuai beliau beliau yang memilihnya kembali. Jadi intinya, dari wilayah Aceh sendiri tidak masalah kalau memang ketua umum yang dipertahankan secara nasional ya Aceh setuju saja sebab Aceh tidak ada kepentingan politik sehingga bukan masalah untuk Aceh,” kata Iwan Kumis.
Lebih lanjut, Iwan Kumis mengatakan,
“Untuk TKI dan TKW di Aceh tidak ada masalah dengan buruh, mereka diukur dan dibawah naungan serikat pekerja,” sambungnya.
Iwan Kumis pun mengungkapkan, “Untuk Aceh sendiri. kalau memang sesuai ketua umum yang terpilih, dan dipilih lewat pilihan DPD – DPD Provinsi lainnya, ya silahkan saja, tetapi yang lebih ditekankan adalah mementingkan kesejahteraan Para Buruh itu saja dan Semoga program-program kedepannya dalam bidang pendidikan lebih ditingkatkan kerja kerja di lapangan harus mampu lebih diperkuat, setelah diperkuat selanjutnya adalah tuntutan kesejahteraan ekonomi serta terkait buruh di PHK di Aceh sendiri sangat kecil tetapi kebanyakan adalah buruh kontrak dan itu akan terus kita perjuangkan,” ungkapnya.
“Terkait upah buruh di Aceh, ada yang dibayar minimum UMP dan ada yang dibayar minimum UMK, minimal sesuai standar Provinsi Aceh sebesar 3,5 juta ini belum memenuhi kesejahteraan buruh sehingga diharapkan Upah Minimum di tahun 2023 ini diusahakan dinaikkanlah,” jelasnya.
Iwan Kumis menjelaskan maksud kedatangannya yaitu, “Saya hadir disini kebetulan mewakili ketua DPD dan Ketua DPC Kota Meulaboh dan Anggota F.SPTI – K.SPSI serta Wakil Ketua Aliansi Buruh Aceh,” terangnya.
Iwan Kumis juga membeberkan harapan kedepannya, “Harapannya, Kami dari Para Buruh di Aceh, Semoga buruh semakin lebih solid untuk memperjuangkan hak buruh secara nasional visi dan misi buruh-buruh di Aceh dalam menyatukan buruh-buruh di Aceh secara nasional itu karena ada banyak kelompok-kelompok internal buruh di Aceh baik itu federasi dan konfederasi dibuatlah menjadi satu namanya aliansi buruh di Aceh,” harapnya.
“Perihal UMKM/UKM di Aceh itu ada sub bagiannya sendiri,” pungkas Iwan Kumis sebagai Wakil Utusan dari Ketua di Aceh.
(Supriyadi).
