Ragam

Penyaluran Bantuan PKH Di Pesisir Barat Penerima Salah Sasaran, Pemerintah Tebang Pilih

Suara Masyarakat Anti Diskriminasi

Pesisir barat, Somasinews.com Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat di duga penyaluran program bantuan sosial kepada FMOTM (Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu) tidak tepat sasaran.

Hal tersebut terbukti banyaknya warga yang mampu mendapatkan bantuan, dan warga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan), meskipun mereka masuk dalam kategori keluarga miskin atau tidak mampu.

Jika Merujuk pedoman yang dikeluarkan Kementrian Sosial RI, istilah yang digunakan untuk kondisi tersebut adalah exclusion error (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat). Sekelompok warga penyandang masalah sosial di pekon tersebut mengaku, tidak menerima bansos baik berupa PKH maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Perbedaannya dengan kondisi tersebut, banyak warga yang tergolong, warga mampu atau cukup kaya yang justru menikmati dana PKH. Hal ini dibuktikan dengan adanya tulisan “Keluarga Pra Sejahtera Penerima PKH” pada dinding rumah mereka. Kondisi ini jelas merupakan kasus inclusion error (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat).
Anehnya, meski sudah berlangsung menahun, ketidak adilan ini terus dibiarkan oleh aparatur pemerintah.

Sudirman, warga Dusun Pantau Vila yang memiliki rumah tembok berlantai dua membenarkan. Jika dirinya merupakan kepala rumah tangga yang disantuni dana PKH oleh pemerintah. Sebagai warga yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Sudirman mengaku, tidak risih menerima bantuan meski banyak warga yang lebih layak menerima santunan serupa.

Mengacu data yang ditampilkan Kemensos RI, pada Tahun 2020 ada 97.338,064 jiwa FMOTM yang masuk dalam DTKS. Bukan jumlah yang sedikit. Untuk menangani mereka, pemerintah menggelontorkan dana sangat besar dalam berbagai bentuk program atau bansos. Betapa mubazirnya dana bansos jika penyalurannya tidak tepat sasaran, apalagi jika sampai dikorupsi !.

Jadi kami meminta pemerintah yang terkait termasuk kementerian sosial dan dinas sosial pesisir barat agar dapat merevisi ulang data yang berhak menerima bantuan dan lebih memperhatikan kondisi warga yang betul-betul membutuhkan perhatian pemerintah jangan ada tebang piliih sebab sementara orang yang tidak mampu malah di pandang sebelah mata oleh pemerintah sedangkan orang yang sudah mampu malah mendapat perhatian lebih banyak dari pemerintah hal ini seharusnya tidak boleh terjadi.ungkapnya

Laporan : Helayati

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top