Demi Keputusan Pemerintah Pusat, Anak Bangsa di Hadapkan Seperti Musuh, PBB-P2 dinaikkan

Suara Masyarakat Anti Diskriminasi

SOMASINEWS.COM BONE SULSEL- Setelah gelombang protes berujung bentrok di halaman Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Bone akhirnya mengambil langkah mundur. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diputuskan ditunda.

Untuk sementara, perhitungan PBB masih akan menggunakan NJOP lama. Keputusan itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Saharuddin.

“Iye betul ditunda atas petunjuk bapak Bupati dan Wakil Bupati serta arahan pemerintah pusat untuk mengkaji ulang,” katanya.

Para aksi demo tak terima penjelasan dari perwakilan dari bupati Bone , justru mereka makin mempererat barisan bertahan di kantor daerah menunggu kehadiran bupati Bone langsung menjelaskan apa yang menjadi tuntutan mereka terkait PBB-P2.

Sementara Bupati Bone Andi Asman tidak pernah sekalipun menampakkan wajahnya di depan pendemo seharusnya dia tampil dan menerima para aksi jangan menghindar.

Kebijakan demi pemerintah pusat yang di pilih oleh rakyat, di khianati. Demi keputusan kalian anak bangsa di hadapkan seperti musuh, aparat penegak hukum seharusnya mengamankan mediasi bukanya di tembaki Bupati harus merakyat dan mengambil sikap tegas jangan menyengsarakan rakyat karena kau di pilih oleh rakyat

Langkah ini disebut sebagai respons atas tekanan publik yang selama sepekan terakhir terus meluas. Gelombang protes yang dimotori mahasiswa dan organisasi pemuda mencapai puncaknya Selasa malam, ketika massa bentrok dengan aparat setelah menolak membubarkan diri.

Menurut Sekretaris Daerah Bone, pemerintah daerah akan mengkaji ulang formula penyesuaian NJOP.

Sebelumnya, pemerintah menyebut bahwa tujuan awal kebijakan penyesuaian nilai NJOP adalah untuk menyeimbangkan potensi penerimaan daerah dengan perkembangan harga tanah di pasaran, berdasarkan arahan BPK.

Kebijakan demi pemerintah pusat yang di pilih oleh rakyat, di khianati. Demi keputusan kalian anak bangsa di hadapkan seperti musuh aparat penegak hukum seharusnya mengamankan mediasi bukanya di tembaki dengan gas air mata.

Bupati harus merakyat dan mengambil sikap tegas jangan menyengsarakan rakyat karena kau di pilih oleh rakyat(*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan