Bone,Somasinews.Com Polemik proyek Bendungan Lalengrie Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja masih terus berlanjut sampai saat ini, hingga Rombongan anggota DPRD PROVINSI SUL-SEL tiba hari ini Selasa 21/10/2020 dilokasi Bendungan untuk mengecek langsung pembangunan proyek tersebut.
Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, nomor kontrak 602.1/030.PU.TR-SDA/VI/2020, nilai kontrak Rp. 21.500.000.000 yang dikerjakan oleh PT. Bumi Indolim Perkasa dengan konsultan pengawas CV Sukma Lestari tidak sesuai harapan masyarakat.
Ketua Komisi A maupun komisi D di Bidang pembangunan Jhon Rende Mangontan menerangkan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat dari hasil pertanian tapi kenyataannya ini tidak maksimal sehingga ada protes dari masyarakat.
“Jadi begini, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dari segi pertanian, yang mana bendungan ini bisa meningkatkan hasil pertanian yang tadinya cuma bisa produksi 1 kali jadi bisa 2 atau 3 kali produksi, tapi kenyataannya bahwa mungkin pembangunan ini tidak maksimal sehingga ada protes dari masyarakat, dan protes masyarakat ini kami bawa ke rapat dengar pendapat di Provinsi dan hari ini kami tutup dan melihat dari dekat apa yang menjadi persoalan, dan setelah kami melihat langsung persoalan ini kami tutup dulu Kontraktor untuk istirahat supaya masyarakat bisa kumpulkan datanya dan pihak PUPR kumpulkan datanya dan kita akan diskusikan kembali minggu depan di Makassar”Terangnya.
Ditempat terpisah Zakir Sabarah wata, selaku putra daerah dan tokoh pemuda Desa Ujung Lamuru yang berprofesi sebagai dosen sekaligus Dekan di FTI UMI MAKASSAR ditemui oleh media Somasinews.com menegaskan Bahwa tuntutan masyarakat telah didengarkan oleh Anggota DPRD PROVINSI bahwa pembangunan dikembalikan ke titik semula.
“Jadi yang pertama itu tuntutan masyarakat telah di dengarkan oleh anggota dewan agar bisa dikembalikan ke titik awal, dan yang ke dua pembangunan yang terjadi sekarang betul-betul tidak ada manfaatnya buat masyarakat dan bisa dibuktikan di lapangan bahwa janji seribu hektar dialiri air tidak sampai tiga hektar yang bisa di aliri air, kalau pembangunan yang sekarang ini di lanjut dan ini pembangunan betul – betul sia-sia karana tidak bermanfaat bagi masyarakat” Tegasnya
(Dadang)
